Sulut,fajarmanado.co.id–Berbicara soal dana desa dan penggunaan nya ini menjadi perhatian dari Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herol Vresly Kaawoan (HVK), Senin (6/5/2024).
Menurut HVK, DPRD selalu mendapatkan titipan tugas dari Kementerian Desa agar ikut mengawasi penggunaan dana desa di Sulut, disebabkan anggaran monitoring dan evaluasi dana desa di kementerian tidak cukup untuk mengawasi pemanfaatan dana desa di seluruh Indonesia yang berjumlah kurang lebih 83 ribuan.
HVK ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dana desa dari pemerintah pusat yang dikirimkan langsung ke daerah melalui kepala desa diperuntukkan untuk beberapa program di antaranya bantuan langsung tunai, padat karya tunai, stunting dan lainnya.
Dengan demikian Herol mengajak dan mendorong kepada kepala desa atau hukum tua di Sulut dalam mengelola dana desa supaya tepat guna dan tepat sasaran.*
