Manado, FAJARMANADO.CO.ID
– Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melaksanakan kunjungan kerja di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, pada Kamis, 14 November 2025, pukul 10.00 WITA. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda penting inventarisasi materi penyusunan Rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025–2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2026.
Pertemuan ini dihadiri oleh anggota PPUU DPD RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademisi, serta tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan, aspirasi, dan isu strategis dari daerah terkait prioritas legislasi nasional yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, [Nama Perwakilan PPUU DPD RI, jika ada, atau jabatan], menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam proses legislasi nasional. “Kami berharap, melalui kunjungan ini, produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat di daerah,” ujarnya.
Diskusi interaktif menjadi fokus utama dalam pertemuan ini. Para peserta berkesempatan menyampaikan masukan terkait identifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan atau disusun baru untuk periode 2025–2029. Selain itu, dibahas pula penguatan peran daerah dalam memberikan masukan terhadap Prolegnas Prioritas 2026, serta penyelarasan program legislasi nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah Sulawesi Utara, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyambut baik kunjungan ini dan berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam penyusunan kebijakan legislasi nasional. “Kami mengapresiasi DPD RI yang memberikan ruang bagi daerah untuk berkontribusi dalam pembentukan undang-undang yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara,” kata [Nama Perwakilan Pemprov Sulut, jika ada, atau jabatan].
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara DPD RI dan Pemerintah Daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional, serta menjamin bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah.
