Manado ,FAJARMANADO.CO.ID
– Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), menerima kunjungan audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa, A.Ptnh., di Wisma Negara Bumi Beringin pada Kamis (30/10/2025). Pertemuan ini membahas peningkatan sinergi program pertanahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara.
Dalam suasana yang hangat dan kolaboratif, Gubernur Yulius dan Kepala BPN membahas beberapa agenda penting, termasuk percepatan sertifikasi aset pemerintah provinsi, optimalisasi tata ruang, dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
Gubernur Yulius menekankan pentingnya koordinasi antar instansi untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada BPN atas upaya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan dukungan terhadap proyek-proyek strategis daerah.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung upaya BPN dalam mempercepat legalitas aset dan sertifikasi tanah masyarakat. Sinergi ini penting agar pembangunan berjalan tertib dan setiap program memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Gubernur Yulius.
Kepala BPN, John Wiclif Aufa, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam penataan aset, penyelesaian konflik lahan, dan mendukung kebijakan pembangunan wilayah.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Sulut untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib administrasi, termasuk percepatan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas nasional,” kata Aufa.
Audiensi ini juga menyoroti pentingnya integrasi data pertanahan dan sistem informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menjaga komunikasi yang intensif dengan BPN. Ia berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah dan mendorong investasi daerah.
“Kita ingin pembangunan Sulawesi Utara berjalan dengan dasar yang kuat, tertib administrasi, dan berpihak pada rakyat,” tutup Gubernur Yulius Selvanus.
