Ranperda Haji Tahun 2024 Memasuki Tahapan Pembahasan Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

by -363 Views

Sulut, fajarmanado.co.id-Bertempat di ruang serbaguna Kantor DPRD Sulut menggelar rapat bersama stakeholder tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Haji tahun 2024, Senin (20/5/2024).

Adapun maksud dan tujuan dari agenda yang digelar ini untuk segera di tetapkan menjadi Peraturan Daerah pada bulan Agustus yang akan datang.

Careig N. Runtu selaku ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi utara mengatakan  pembahasan Perda tersebut sudah dijadwalkan pada tanggal 10 Juni tahun 2024 bersama tim ahli, dan pula dalam rangka harmonisasi serta finalisasi naskah akademik draf Ranperda Haji tersebut.

Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan bahwa naskah akademik sudah di sampaikan kepada kami secara lisan, akan tetapi tahapan harus di jalankan sesuai dengan amanat PP, dimana tata tertib harus di ikuti.

Kemudian tanggal 24 juni 2024, kata Careig, Bapemperda selaku pengusul akan menjelaskan berkaitan dengan Ranperda prakarsa DPRD ini di rapat internal.

“24 Juni sampai 6 Juli 2024 akan dilakukan penyampaian draf Ranperda kepada pihak eksekutif, untuk dilakukan pencermatan oleh biro hukum. Setelah itu, eksekutif akan menyampaikan kembali kepada DPRD, berkaitan dengan hasil dari pencermatan itu untuk ditindaklanjuti pada tahapan pertama,” ungkap CNR.

Baca juga:  Terjun ke Dunia Politik, Giring 'Nidji' Syukuran di Rumahnya

Kemudian Tanggal 8 Juli 2024 , akan ada pembicaraan tingkat pertama di rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Ranperda oleh pengusul dan pendapat Gubernur.

“Jadi, Bapemperda selaku pemrakarsa akan menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Haji ini, kemudian akan mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur. Berikutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus (Pansus),” ujar Careig

Selanjutnya CNR menyampaikan pada 6 Juli sampai 16 Juli 2024 pembahasan Pansus bersama tim eksekutif dan tim ahli, termasuk Kemenag (Kementrian agama dalam negeri),  di undang sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita, yaitu tidak menyalahi peraturan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *