Fajarmanado.co.id — Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey S.Si, MAP, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (23/2/2026).
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.
Dalam rapat Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya menjaga stabilitas harga serta memperkuat perlindungan konsumen di daerah.
“Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama TPID akan melaksanakan sidak pasar untuk memantau perkembangan harga komoditas bahan pokok,” ungkap Bupati.
Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu sinergi dengan pemerintah pusat dan lintas sektor agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga membahas tentang sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Ia menilai, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus daya saing produk lokal.
“Kami mendorong para pelaku usaha di Kabupaten Minahasa untuk segera mengurus sertifikasi halal. Ini bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Minahasa berharap kebijakan pengendalian inflasi, penyelenggaraan jaminan produk halal, serta program perumahan nasional dapat berjalan selaras guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Turut mendampingi, Ka.BPKAD, Kadis Kominfo, Kadis Perdagangan, Kadis Perkim, Kasat Pol-PP, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabag Prokopim.
