Jakarta, FAJARMANADO.CO.ID
– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling (YSK), bertemu dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla, di Jakarta, Selasa (4/11). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pengawasan dan keamanan wilayah perairan di kawasan utara Indonesia.
Gubernur YSK menekankan pentingnya pengawasan maritim di perbatasan laut Sulut. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya penyelundupan dan illegal fishing yang memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah kegiatan ilegal tersebut.
“Laut adalah sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir kita, baik dari sektor perikanan maupun pariwisata. Oleh karena itu, kami meminta sinergi yang kuat antara Bakamla, aparat keamanan laut, dan pemerintah daerah untuk menjaga laut Sulut tetap aman, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur YSK.
Gubernur YSK juga mengusulkan patroli rutin dan edukasi bagi nelayan lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan laut.
Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, mengapresiasi perhatian dan komitmen Gubernur Sulut dalam menjaga keamanan laut. Bakamla RI siap memperkuat kehadirannya di perairan Sulut melalui peningkatan patroli laut, koordinasi lintas lembaga (TNI AL, Polairud, dan instansi lain), serta pemanfaatan teknologi maritim untuk deteksi dini aktivitas mencurigakan.
“Sulawesi Utara adalah wilayah strategis di jalur maritim Indonesia. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh upaya Pemprov Sulut dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut,” kata Laksdya TNI Dr. Irvansyah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, direncanakan pengembangan pos pengawasan maritim di titik-titik strategis, termasuk perbatasan dengan Filipina dan wilayah perairan Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung. Fokus utama adalah pemberantasan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan narkotika. Selain itu, akan diadakan pelatihan bersama bagi nelayan dan aparat daerah tentang keselamatan dan hukum laut.
Pertemuan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam membangun sinergi antarlembaga untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan potensi kelautan Sulawesi Utara. Diharapkan, dengan kerja sama yang solid, laut Sulut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.
