Jakarta , FAJARMANADO.CO.ID
– Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, 3 November 2025. Pertemuan ini membahas arah kebijakan dan penguatan sektor kelautan serta perikanan di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar. Sebanyak 73% wilayah Sulut merupakan laut, dengan kekayaan sumber daya perikanan dan kawasan pesisir yang dapat menjadi penopang ekonomi daerah.


“Potensi kita besar, tetapi belum memberikan manfaat ekonomi optimal bagi daerah maupun masyarakat pesisir. Ini harus kita perkuat melalui kebijakan yang tepat dan menyentuh langsung nelayan,” tegas Gubernur Yulius.
Gubernur mengajukan sejumlah usulan program kepada pemerintah pusat, antara lain:
Intervensi kebijakan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan Sulut, khususnya wilayah kepulauan.
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil agar memperoleh peningkatan pendapatan.
Dukungan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan, fasilitas penangkapan, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang kelautan.

Dukungan teknis dan program pemberdayaan ekonomi pesisir.
Penguatan rantai industri perikanan dan modernisasi nelayan.
Fasilitasi peningkatan daya saing sektor kelautan Sulut di kawasan timur Indonesia.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama antara Pemprov Sulut dan Kementerian KKP untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi maritim Sulawesi Utara. Fokus kerja sama diarahkan pada:
Pengembangan industri pengolahan hasil laut.
Peningkatan ekspor perikanan Sulut ke pasar internasional.
Pembangunan sentra perikanan terpadu di wilayah kepulauan.
Transformasi nelayan dari tradisional menuju nelayan modern dan berkelanjutan.

Gubernur Yulius menegaskan kesiapan Sulawesi Utara untuk menjadi poros biru di kawasan timur Indonesia. Ia juga menekankan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung setiap kebijakan KKP dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan, berkeadilan, serta memberi nilai tambah bagi masyarakat.
“Sulawesi Utara siap menjadi motor penggerak ekonomi maritim di kawasan timur Indonesia. Dengan dukungan kebijakan pusat, kami optimis sektor kelautan akan semakin kuat dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.





