Survei tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama Unima dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua tim penanggung jawab, Dr. Devie Siwij, SIP., MAP., dalam wawancaranya menyebutkan Pemkab Minahasa menerima dan menyambut baik pihak Unima.
“Ada banyak hal yang dibahas, termasuk pelaksanaan survei di Kabupaten Minahasa dengan melibatkan 35 OPD yang ditentukan KPK,” jelas Devie.
Dia menjelaskan, survei penilaian integritas akan dilaksanakan pada awal Oktober sampai di minggu ketiga dan mewawancarai185 responden guna mendapatkan data eksternal serta internal.
Devie menuturkan, survei tersebut tidak berkaitan dengan permasalahan hukum sama sekali.
“Tidak ada, ini tidak berkaitan dengan kasus hukum mana pun,” bebernya.
“Nantinya Unima bakal menjadi pusat data untuk melihat indikasi korupsi sehingga pemerintah daerah bisa berkonsultasi bersama guna membahas isu korupsi,” tambahnya.
“Diharapkan kerja sama Pemkab Minahasa dan Unima benar-benar bisa memaksimalkan survei ini dengan baik,” ujarnya di kantor Bupati Minahasa, Selasa (24/9/2024).
Inspektur Kabupaten Minahasa, Maudy Lontaan saat diwawancarai menyebutkan, sebagai PIC,pemerintah akan berupaya memfasilitasi tim saat melakukan survei.
“Bersama-sama kita upayakan data yang diperlukan, baik data eksternal, data internal, maupun data expert,” kata Lontaan.
“Memang dibutuhkan peran akdemisi yang ahli di bidangnya dalam melakukan survei ini,” pungkas Inspektur.
