Manado, FajarManado – Peran anggota DPRD Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk, dalam pembangunan daerah sangat signifikan melalui lembaga legislatif.
Selain mengkritisi, Jems Tuuk sering memberikan usul, masukan dan solusi konkret bagi eksekutif dalam hal pengambilan kebijakan.
Hal ini pula yang dilakukan legislator PDI-Perjuangan (PDI-P) ini, dalam Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sulut T.A 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (30/7/2024).
“Total 785 toko Alfamart dan Indomaret di Sulut, sekitar 314 di antaranya tidak berizin, tidak terdaftar di OSS,” jelas Jems Tuuk.
Jems Tuuk mengangkat soal Alfamart dan Indomaret untuk mengarahkan badan pendapatan daerah dan instansi terkait lainnya memanfaatkan potensi pendapatan.
“Berdasarkan asumsi dan kalkulasi, Alfamart dan Indomaret menarik 2,8 triliun dana masyarakat Sulut per tahun, pajak bayar dimana? Mestinya 400 miliar lebih bisa masuk PAD,” tukas Jems Tuuk yang dinobatkan sebagai anggota DPRD Sulut terbaik dua periode terakhir peraih penghargaan Forward’S Award.
Diketahui, rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut yang juga ketua badan anggaran, Fransiscus Silangen, didampingi wakil ketua Victor Mailangkay, Raski Mokodompit dan Billy Lombok.
Sementara TAPD dipimpin langsung Sekprov Steve Kepel, didampingi para pejabat eselon 2 Pemprov Sulut termasuk Kaban Bapenda June Silangen.
